Home » Artikel » PASCA KULIAH

PASCA KULIAH

PASCA KULIAH

Graduation Moment Of STAN-Politeknik Keuangan Negara STAN atau perguruan tinggi kedinasan PKN STAN merupakan  yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Atas dasar itulah maka mahasiswa/i Politeknik Keuangan Negara STAN atau perguruan tinggi kedinasan PKN STAN dididik dengan materi khusus agar nantinya siap untuk bekerja di instansi-instansi di bawah Kementerian Keuangan.

Perguruan tinggi kedinasan PKN STAN memaikai sistem ikatan dinas sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.289/KMK.014/2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan RI. Lulusan STAN juga dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan ditempatkan di instansi-instansi dalam lingkungan Kementerian Keuangan RI dan instansi-instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah mahasiswa/i perguruan tinggi kedinasan PKN STAN selesai melewati masa pendidikan yaitu satu tahun untuk program diploma I dan tiga tahun untuk program diploma III, maka lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN tersebut akan diproses pengangkatannya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan golongan II.a untuk lulusan Prodip I Keuangan dan golongan II.c untuk lulusan Prodip III Keuangan. Setelah bekerja dan mengikuti Diklat Pra Jabatan Tingkat II akan diproses pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat Pengatur Muda/golongan II.a untuk lulusan Prodip I Keuangan dan pangkat Pengatur/golongan II.c untuk lulusan Prodip III Keuangan.

Lulusan perguruan tinggi kedinasan PKN STAN akan ditempatkan di instansi-instansi di bawah Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan yang dulu lebih dikenal dengan sebutan Departemen Keuangan adalah salah satu kementerian negara Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara. Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang menteri dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dikarenakan tugasnya yang vital, kementerian keuangan memiliki remunerasi gaji yang tergolong tinggi dibanding kementerian dan departemen lain. Namun remunerasi tersebut juga diiringi dengan performa yang terus meningkat dan jam kerja yang produktif. Kementerian Keuangan merupakan unit eselon I yang membawahi beberapa eselon II.

Unit-unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan tersebut yaitu:

Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkeu RI

Setjen Kemenkeu mempunyai tufas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Keuangan.

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu RI

Itjen Kemenkeu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Ditjen Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Ditjen Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.

Direkrotat Jenderal Anggaran (DJA)

Ditjen Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)

Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta malaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Ditjen Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Ditjen Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)

Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

BKF mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal dan kerjasama internasional.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)

BPPK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.

MELANJUTKAN PENDIDIKAN

Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN dapat pula melanjutkan pendidikan melalui jalur kedinasan maupun di luar kedinasan. Jalur kedinasan dapat di tempuh di Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN juga yaitu melanjutkan ke program D-III khusus untuk lulusa D-I dan D-IV untuk lulusan D-III, sedangkan jalur di luar kedinasan dapat ditempuh di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang diakui oleh BAN-PT.

IKATAN KELUARGA ALUMNI PENDIDIKAN KEDINASAN (IKANAS) KEUANGAN PKN STAN

Para alumni STAN, prodip, dan IIK bergabung dalam wadah kealumnian yang bernama Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Kedinasan (IKANAS) Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN. Secara berkala, IKANAS mengadakan reuni akbar. Selain itu, IKANAS juga mengadakan kegiatan-kegiatan menarik seperti Diskusi Bulanan Klub Bisnis dan Karir. Mahasiswa yang lulus akan segera terdata dalam database alumni yang otomatis segera bergabung dengan IKANAS. Setiap lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN harus masuk database alumni Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN.

  1. […] Baca juga: PASCA KULIAH […]

Tinggalkan Balasan